jump to navigation

Amandemen UUD 1945 April 12, 2009

Posted by trinil in berita.
trackback

Tak terasa ya umur Indonesia hampir 64 tahun, klo dihitung dari tanggal 17 Agustus 1945.  Kita bisa mengetahui bagaimana proses terbentuknya NKRI ini melalui sejarah. Dari Sebelum Kata Indonesia itu ada (masih berupa nusantara) sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kedudukan sebagai hukum dasar (grundwert), dulu guru aku di PPKn SMAku mengatakan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dahulu kala perancang dari UUD 1945 adalah BPUPKI, yang melakukan sidang dari anggal 29 Mei sampai 16 Juli yang dihitung ada 40 hari. Kemudian rumusan UUD 1945 yang telah di buat diajukan ke PPKI untuk diperiksa dan disahkan. Dalam sidang pembahasan terdapat opsi untuk melakukan penyempurnaan antara lain pada pembukaan yaitu menghilangkan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (piagam jakarta). Pada pasal 4 penambahan satu ayat yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”. Dan, juga dalam pasal ini semula tertulis,” wakil presiden ditetapkan dua orang” diganti menjadi “satu Wakil Presiden”. Juga pada Pasal 6 ayat 1, kalimat yang semula mensyaratkan presiden harus orang Islam dicoret. Diganti menjadi,” Presiden adalah orang Indonesia asli”. Dan, kata “mengabdi” dalam pasal 9 diubah menjadi “berbakti”.

Karena di dalam rancangan UUD tersebut tidak ada materi tentang perubahan UUD yang sebagaimana terdapat dalam setiap konstitusi maka dalam sidang PPKI yang membahas pengesahan UUD tanggal 18 Agustus 1945, Ketua PPKI Ir. Soekarno mengingatkan hal itu, dan disetujui oleh forum untuk mebuatkan pasal sendiri (pasal 37) yang materinya disusun oleh Soepomo. Dalam pidato penutupan Soekarno berkata “…. tuan-tuan semuanya tentu mengerti undang-undang dasar yang (kita) buat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan : `ini adalah undang-undang dasar kilat`. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali majelis perwakilan rakyat  yang yang dapat membuat undang-undang dasar lebih lengkap dan lebih sempurna.” Maka UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan pengesahannya dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.

Dalam perjalanannya Indonesia mengalami pergantian Konstitusi yaitu

  1. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 menggunakan UUD 1945
  2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 menggunakan UUD RIS 1949
  3. 17 Agustus 1949 – 5 Juli 1959 UUD Sementara 1950
  4. 5 Juli 1959 – Oktober 1999 kembali menggunakan UUD 1945
  5. Oktober 1999 – Sekarang Menggunakan UUD 1945 Amandemen

Salah satu tuntutan reformasi adalah amandemen UUD 1945, dan dalam proses amandemen terjadi 4 kali yaitu:

  • Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 (Amandemen pertama). Pengubahan dan/atau penambahan : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21.
  • Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2002 (Amandemen kedua). Pengubahan dan/atau penambahan : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C
  • Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 (Amandemen ketiga). Pengubahan dan/atau penambahan : Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIb, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).
  • Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 (Amandemen keempat). Pengubahan dan/atau penambahan : Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II.

Diatas adalah sejarah singkat tentang UUD negara Indonesia. Disini mungkin anda mempertanyakan kenapa Presiden Soekarno yang jelas-jalas mengatakan bahwa UUD 1945 berlaku sementara tetapi melakukan dekrit? trus sah kah dekrit presiden 5 juli 1959 dan amandemen UUD 1945?

Untuk itu silahkan anda bertanya dan mencari referensi sendiri tuk lebih jelasnya.
Mau tahu Konstitusi Indonesia terbaru/ UUD 1945 Amandemen Klik di sini

Special thank’s for :

wikipedia
www.parlemen.net
MPR
M. Laica Marzuki
Anggota APII

About these ads

Komentar»

1. WANDI thok - April 13, 2009

It’s me-nya bagus mbah. nulisnya juga pasti mremet bin mumet yah :roll: Jadi menurut mbah Trinil bagaimana,:
1. Sahkah Ir. Soekarno melakukan dekrit itu?
2. Lalu apa yang musti dimasalahkan lagi dengan UUD45 itu?

trinil - April 13, 2009

Waduh babe pertsnyssn yang mudah tapi jawaban susah.
Sahkah Ir.Soekarno melakukan dekrit? Ada dua versi dari teman-teman hukum aku, ada yang mengatakan sah karena keadaan darurat dan itu merupakan hak dari presiden sebagai kepala negara yang mempunyai otoritas untuk menjaga stabilitas nasional. Tidak sah karena presiden bukan lembaga yang punya otoritas untuk menetapkan UUD dan yang berwenang adalah MPR.
Yang dipermasalahkan adalalah UUD 1945 harus diamandemen (karena berdsifat darurat dan sementara), tetapi harus sesuai dengan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan pro rakyat. Trus di sapta Marga TNI disana TNI harus setia kepada UUD 1945 sebagai konstitusi sedangkan konstitusi kita sudah bukan lagi UUD 1945 melainkan UUD 1945 Amandemen atau sering disebut UUD2002. Banyak Rakyat indonesia yang tidak mengetahui UUD yang sekarang rata-rata mereka tahunya konstitusi Indonesia adalah UUD 1945.
Begitu penjelasan saya…
Maklum bukan ahli hukum… :D

2. Aden Kejawen - April 13, 2009

Waduh pusing ………. gak tau masalah Amandemen…………….

trinil - April 13, 2009

Klo ga tau amandemen, ga papa, tapi harus tahu konstitusi kita ya, alnya konstitusi adalah sumber hukum tertinggi di Negara.

3. Aden Kejawen - April 13, 2009

Wach selamat Anda dapat Award dari Aden diambil ya awardnya tapi besok coz postingnya belum muncul!

4. mrpall - April 13, 2009

yg penting walau seorang mahasiswa tapi jangan sok tau ajah…kadang klo udah menamakan diri mahasiswa…tuh semua serba tau…tetapi kenyataanya banyak yg tidak tau tapi sok tau…hehehehe

trinil - April 14, 2009

Mr.Pall, terima kasih atas kritikan dan saran.

5. ORang Baru - April 14, 2009

waduh ngomongin amandemen, gw mudeng shopp”

6. rr martiningsih - April 14, 2009

makasih dah mampir ke blogku.

7. Nang - April 17, 2009

yah…setidaknya saya sedikit lebih tahu dan mengingat kembali sejarah negri sendiri walau keabsahannya wallahu a’lam

8. Diki Maulana - Oktober 15, 2009

Tolong dong kasih teks UUD yang sudah di Amandemen dan yang belum dari amandemen pertama sampai terakhir.terima kasih sebelumnya

9. cindy - November 3, 2009

maaf ya saya copy paste buat tugas huehe thanks

10. dimas sejati - November 13, 2009

yaaa…. diterima pa ja dech…….makacieeeeh and terus merdeka ya buat indonesia ku……

11. trinil - November 24, 2009

@Diki : dah jelas pasal brapa plus ayat yang di amandemen. Trus klo UUD yang udah di amandemen bisa di download melalui link yang sudah aku sediakan diatas.
@Cindy : Silahkan….
@dimassejati : Justice n freedom.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: